ads


Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Sponsor

 Space Iklan Kosong...!! Pajang iklan Anda disini Hubungi Redaksi
Ilustrasi 
JAKARTA,Realitasnews.com  – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menemui anggota Komisi III DPR. Mereka mengadukan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah tersebut.

"Hutan Riau (luasnya) 5,4 juta hektar, tapi tinggal 1,8 juta ha dari luas Riau 9 juta ha. Pembukaan lahan sejak 1997 sebuah gerakan luar biasa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Riau, tapi justru malah terpapar asap setiap tahun," ujar Noviwaldy di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip okezone, Selasa (20/9/2016).

Noviwaldy menambahkan, pihaknya juga telah membentuk pansus untuk memonitor lahan dan mengecek izinnya. Tak hanya itu, ia mengaku telah melaporkan sejumlah catatan ke Polda Riau, Korem Riau, dan kepada Pangdam.

"KPK merespons alhamdulillah. Kami harap di Riau membuka celah untuk sampaikan ini. Banyak pengusaha di Riau mulai dari kelas kakap sampai kelas teri," tuturnya.

Dari 15 perusahaan yang mendapat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) umumnya berasal dari grup perusahaan besar. Sementara itu, Ketua Pansus monitoring izin dan lahan. DPRD Riau, Hazmi Setiadi, menyebut terdapat 571 perusahaan di wilayahnya. Adapun rinciannya ialah 513 perusahaan kelapa sawit, sisanya 58 di bidang industri. "Kami moratorium pemberian izin kelapa sawit dan 2,2 juta hektare masih bisa diselamatkan," tutur Hazmi.

About Redaksi News

www.realitasnews.com Terwujud sebagai portal berita independen dan menyuguhkan informasi kepada masyarakat serta mengungkap fakta dengan data.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Top