ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Kadis Lingkungan Hidup Kota Batam Bersama Dirut PT Telaga Biru Semesta Diamankan Polda Kepri

kode 5



BATAM, Realitasnews.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Batam, DP (56) bersama direktur PT Telaga Biru Semesta AM (58) diringkus Polda Kepri karena diduga melakukan tindak pidana suap atau gravikasi. Kedua tersangka diamankan pada Senin sore (23/10/2017) sekira pukul 14.00 wib di rumah tersangka DP di di komplek Pengairan No. 06 RT/RW 06/012 Sei Harapan Kelurahan Tanjung Riau kecamatan . Sekupang, Batam, Kepri.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Drs Sam Budigusdian MH dalam rilisnya yang disampaikan melalui Kabag Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs S Erlangga, Selasa (24/10/2017) mengatakan tersangka AM  selaku pemenang lelang atas pekerjaan Tank Cleaning dengan nilai kontrak sekitar Rp 4 miliar,- , yang mana tersangka AM selaku Direktur PT. Telaga Biru Semesta melakukan pengurusan dokumen terkait kegiatan Tank Cleaning di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan maksud agar rencana berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh tersangka DP, akan tetapi agar pengawasan Tank Cleaning tidak dilakukan, maka sesuai dengan komunikasi antara AM dengan DP melalui handphone , maka dengan kesepakatan pertemuan di rumah tersangka DP, dan waktu yang bersamaan datang AM membawa uang uang sebesar Rp 25 juta,- untuk diserahkan kepada tersangka DP.


Setelah diamankan kedua tersangka langsung digelandang ke Mapolda Kepri, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, dari tersangka DP petugas mengamankan uang tunai sebesar Rp 25 juta,- yang berada dalam amplot putih atas pemberian dari tersangka AM, satu buah batik beserta hanger, satu unit HP merk Samsung S 8 warna hitam dengan kartu telkomsel nomor 081170xxxx.


Sementara barang bukti yang diamankan dari tersangka AM adalah satu unit HP merk Samsung note 5 warna hitam les Silver dengan kartu Telkomsel nomor 08117719xxx , satu amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp. 5 juta,- satu amplot warna putih berisikan uang Sejumlah Rp. 5 juta,- Satu  buah tas dompet kulit merk B Warna Coklat.

Kedua tersangka kini mendekam dalam sel penjara, untuk tersangka DP dijerat Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Tersangka DP dipidana dengan penjara paling singkat selama 1 (Satu)  tahun dan paling  lama 5 (Lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50 juta,- dan paling banyak Rp. 250.juta,-

Sementara tersangka AM dijerat pasal 5 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(Humas Polda Kepri)



 

Bupati Bintan : PP No.42 Tahun 2017 Mencantumkan Kewajiban, Batas Wilayah dan Tujuan KEK Galang Batang.

kode 5


BINTAN, Realitasnews.com - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, bahwa Pasal 2 berbunyi Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sebagaimana dimaksud memiliki luas 2.333,6 Ha  yang terletak dalam wilayah Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos juga mengatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sesuai dengan Pasal 4 sebagaimana dimaksud menurut Peraturan Pemerintah ini, juga akan dibangun dan dibagi atas 4 zona yang terdiri atas ; Zona Pengolahan Ekspor; Zona logistik; Zona Industri; dan Zona Energi.

Dikatakannya juga, bahwa Badan Usaha dimaksud harus melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sampai dengan siap beroperasi, setidaknya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Selanjutnya, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. Dan, apabila berdasarkan hasil evaluasi pada tahun ketiga pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang belum siap beroperasi , maka  Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat melakukan beberapa hal antara lain :
a. melakukan perubahan luas wilayah atau zona;
b. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun;
c. melakukan penggantian badan usaha; dan/atau
d. mengusulkan pembatalan dan pencabutan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

" Dalam Peraturan Pemerintah Nomor  42 Tahun 2017 tertanggal 12 Oktober 2017, sudah tercantum perihal kewajiban,  tujuan, batas wilayah hingga kewenangan Pemerintah dan Badan Usaha dalam pengembangan dan kemajuan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang. Peraturan Pemerintah ini juga mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sesuai bunyi Pasal 7 " ujarnya sesaat sebelum mengikuti Rakornas Seluruh Kepala Daerah bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa siang (24/10/2017).

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dijelaskan bahwa PT Bintan Alumina
Indonesia sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kawasan Ekonomi Khusus. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang yang telah diajukan oleh Bupati Bintan juga telah memenuhi kriteria dan telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.


(hms)

Tingkatkan Sektor Infrastruktur, Bupati Lingga Dan Bupati Tanjung Jabung Timur Teken MoU

kode 5




LINGGA, Realitasnews.com  - Bupati Kabupaten Lingga, H Alias Wello dan Bupati Tanjung Jabung Timur,  Romi Haryanto menanda tangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengembangan sektor  infrastruktur, pariwisata, dan perikanan, antara kedua kabupaten yang bertetangga.
 
Penandatanganan perjanjiian kerja sama ini dilakukan di sela-sela paripurna istimewa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke 18 yang digelar di gedung DPRD Tanjung Jabung Timur, Sabtu lalu (21/10/2017).
 

Penandatanganan MoU tersebut juga disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola Zulkifli, perwakilan anggota DPRD Jambi, seluruh anggota DPRD Tanjung Jabung Timur, ketua DPRD Lingga dan undangan yang hadir dalam rapat parpurna tersebut.
 
Bupati Lingga, H Alias Wello, mengatakan, secara teknis kerja sama yang dilakukan ini akan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.
 
“Penandatangan MOU ini adalah sebagai bentuk komitmen kedua daerah yang akan saling mendukung demi kemajuan kedua daerah,” kata Alias Wello.
 
(IL/lian)

Bupati Bintan Himbau Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan Untuk Antisipasi Gejala DBD

kode 5
Bupati Bintan Apri Sujadi Ikut Bergotong Royong Dengan Warganya (Fhoto : Istimewa)

BINTAN, Realitasnews.com - Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada terkait munculnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya, disaat musim penghujan, biasanya nyamuk akan mudah bersarang karena banyaknya genangan air. Oleh sebab itu, dirinya juga menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan agar selalu bersih, dan salah satunya adalah dengan membasmi  tempat-tempat hidup nyamuk.

" Nyamuk itu hidup di air bersih, jadi kita harus tetap waspada, biasanya musim penghujan, gejala penyakit DBD akan muncul " ujarnya saat dihubungi, Selasa pagi (24/10/2017).

Selain hal tersebut, dirinya juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat RT/RW, Kepala Desa, hingga Lurah untuk kembali menghidupkan budaya Gotong Royong, guna menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menurutnya, Kegiatan Gotong Royong yang dilakukan dari gerakan 3M (menguras, menutup dan menimbun) hendaknya diawali dari lingkungan kecil sekitar kita. Secara luasnya bisa dilakukan bergotong royong bersama warga setempat dalam membersihkan dan menjaga lingkungan dari kotoran dan bahaya penyakit seperti DBD
" Mari sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan sekitar kita, galakkan budaya Gotong Royong " ujarnya.

Ditambahkannya juga, bahwa dirinya menyarankan agar masyarakat jika mengalami badan panas atau gejala DBD lainnya, segeralah bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Karena pencegahan dini akan lebih baik.

" Waspada bagi pencegahan lebih dini akan lebih baik, namun prinsipnya mari terapkan prilaku hidup bersih sehari-hari " ujarnya.

Penyakit Demam Berdarah Dengue atau yang biasa disingkat dengan Penyakit DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegipty atau Aedes albopictus yang berkelamin betina. Gejala utama yang terjadi pada demam berdarah biasanya muncul 3 sampai 15 hari setelah terjadinya gigitan nyamuk. Gejala yang umumnya muncul yaitu Panas tinggi yang datang secara tiba-tiba selama 2 hingga 7 hari dengan suhu badan mencapai 38-40 derajat celcius atau bahkan lebih, biasanya pada kulit nampak bintik-bintik merah, Trombositomenia dalam darah mencapai 100.000 per mm3, nyeri pada sendi, nyeri pada bagian otot dan tulang dan lain sebagainya. Gejala DBD juga biasanya akan berlangsung selama dua hingga tujuh hari. Meskipun demam sudah mulai mereda, namun sebaiknya tetap waspada karena gejala sangat mungkin bisa muncul kembali.

(hms)

Ratusan Kades Ikuti Kegiatan Sosialisasi Dana Desa

kode 5

ASAHAN, Realitasnews.com -  Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang, melalui staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Nazaruddin SH menghimbau agar seluruh Kepala Desa yang ada di kabupaten Asahan menggunakan anggaran Dana Desa dengan benar agar tidak terjerat hukum.

“Setiap Kepala Desa harus transfaran dan jangan coba coba menyelewengkan anggaran Dana Desa,” kata Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang melalui staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Nazaruddin SH saat acara sosialisasi MoU antara Kementerian Desa dan PDTT, Kemendagri dan Kepolisian RI tentang pengawasan Dana Desa (DD) yang digelar di ruang Melati, Senin (23/10/2017).

Ia menjelaskan saat ini Kabupaten Asahan terdiri dari 25 Kecamatan, 177 Desa dan 27 Kelurahan.

“Seluruh desa di kabupaten Asahan mendapatkan Dana Desa  yang diperuntukkan untuk  pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa masing masing,” jelasnya

Seluruh Kepala Desa, katanya, diharapkan mengikuti dan memperhatikan kegiatan sosialisasi ini dengan sungguh sungguh, agar kelak penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan kelak Kepala Desa atau perangkatnya tidak terjerat hukum akibat salah menggunakan Dana Desa dengan demikian visi Pemkab Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri akan terwujud,

Ia mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan Kepala Desa dan perangkatnya tentang tata cara penggunaan dan pengelolaan Dana Desa agar desa yang dipimpinnya dapat maju dan sejahtera

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga SIK, mewakili Dandim 0208/As, Plt Kadis PMD, Paijan SH, OPD, Camat dan Kepala Desa se Asahan dan puluhan personil Kepolisian.

Kapolres Asahan, AKBP Kobul Syahrin Ritonga SIK mengatakan juga agar seluruh Kepala Desa dan perangkatnya mengelola Dana Desa dengan benar.

“Kepolisian dalam hal ini siap mendampingi dan membantu Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengelola Dana Desa,” katanya

(NES) 

Kepala BP Batam : Transformasi Dari FTZ Ke KEK Dalam Jangka Waktu Yang Pendek

kode 5
Pimpinan BP Batam Yang Baru Dan Pimpinan BP Batam Yang Lama (Fhoto : Istimewa)
BATAM, Realitasnews.com –  Kepala BP Batam. Dr Ir Lukita Dinarsyah Tuwo MA mengatakan untuk membuat kota Batam kembali cemerlang diperlukan efisiensi dan langkah langkah inovasi dan untuk menerapkan hal tersebut dibutuhkan kekompakan dan kerja sama antara Pimpinan dan yang lainnya.
 
“Kita akan siapkan transformasi dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam jangka waktu yang pendek meskipun langkah ini tidak gampang, mudah-mudahan dapat kita lakukan demi kemajuan kota Batam,” kata Kepala BP Batam, Dr Ir Lukita Dinarsyah Tuwo MA saat acara serah terima jabatan Pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam dari pejabat Lama, Hatanto Reksodipoetro kepada dirinya selaku Kepala BP Batam yang baru. 

Kepala BP Batam, Dr Ir Lukita Dinarsyah (Fhoto : Istimewa)
Kegiatan sertijab ini digelar, Senin siang (23/10/17) di gedung Serba Guna lantai 3 Balairung Sari, BP Batam, Batam Centre, Batam.
 
Ia menyebutkan dengan dilakukannya transformasi dari FTZ ke KEK diharapkan dapat membuat kota Batam menjadi lebih kondusif dan dapat menarik investor kembali berinvestasi di Batam. “Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan dukungan dari para stackholder yang ada di Kepulauan Riau khususnya kota Batam,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BP Batam, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA dalam sambutannya menyampaikan sebait pantun yang artinya membalas dari pantun yang disampaikan oleh mantan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro saat menyampaikan kata sambutannya.
 
”Perahu berlayar laju, Bergerak maju ke tepi pantai, Kami hadir di Batam untuk mewujudkan Batam lebih maju.” Kata Kepala BP Batam disambut riuh tepuk tangan dari pengunjung dan jajaran pegawai BP Batam yang diperkirakan lebih dari 150 orang.
 
Ia menyebutkan bahwa kehadiran mereka ke Batam bukan mengganti pejabat lama melainkan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh perjabat lama.
 
Kinerja dan langkah langkah yang telah diterapkan oleh pejabat lama, dikatakannya, sudah cukup bagus dan mereka akan meneruskan apa yang sudah di capai dan akan lebih meningkatkannya.
 
“Letak kota Batam sangat strategis yang berdekatan dengan Selat Malaka, kota Batam harus lebih maju lagi,” tegasnya
 
Oleh sebab itu, dikatakannya, untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun dibutuhkan dukungan dari seluruh pegawai BP Batam dan masyarakat kota Batam.
 
Dipenghujung sambutannya Kepala BP Batam menyampaikan akan selalu menerima saran dari pejabat lama, tentunya memberikan saran dan pandangan untuk kemajuan Batam, “ Mari kita bersatu untuk membangun Batam kearah yang lebih maju lagi.” Pungkasnya
 
Mantan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro (Fhoto : Istimewa)
Sebelumnya mantan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro MA didampingi 5 mantan Deputi dan wakil kepala Bp Batam mengatakan bahwa mereka mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru.
 
Dalam sambutannya, Hatanto Reksodipoetro menyampaikan sebuah pantun, “Sungguh riang pengayuh sampan, berlayar dilaut Batam selamat datang di BP Batam,”katanya disambut riuh tepuk tangan dari pegawai BP Batam dan pengunjung yang hadir pada acara itu.
 
Ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran  Staff maupun seluruh pegawai BP Batam yang telah mendukung dan kerjasama selama 19 bulan mereka memimpin di BP Batam.
 
Selama mereka bertugas memimpin BP Batam, katanya, sudah banyak yang dicapai dan diperbaiki dari kekurangan pejabat terdahulu.
 
“Bukanlah sesuatu hal  yang mudah untuk menyatukan dan membangun  Batam. Tentunya jika kami datang tegak, pulang juga harus tegak pundak,” Katanya
 
Ia juga berpesan agar seluruh jajaran BP Batam supaya selalu senantiasa memberikan kontribusi, dan mendukung pimpinan Baru BP Batam bersama deputi lainnya.” Insyah Allah hal itu akan selalu terukir dalam sejarah Batam.”kataHatanto disambut riuh dan tepuk tangan dari seluruh jajaran pegawai BP Batam yang hadir dengan wajah terharu.
 
Kepala dan Anggota Deputi BP Batam
Kepala BP Batam – Lukita Dinarsyah Tuwo
Anggota (I) Deputi Bidang Keuangan – Purwiyanto
Anggota (II) Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan – Yusmar Anggadinata
Anggota (III) Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha – Dwianto Eko Winaryo
Anggota (IV) Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Lainnya – (Lukita Dinarsyah Tuwo, sementara)
Anggota (V) Deputi Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia – Bambang Purwanto
 
(red)

Seluruh Fraksi Sepakat Bahas Perda Pendidikan

kode 5

TANJUNG PINANG, Realitasnews.com - Seluruh fraksi DPRD Kepri sepakat untuk melanjutkan hak inisiatif pengelolaan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan dengan sepakatnya seluruh fraksi, maka DPRD akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas perda.

“Yang Saya tangkap, dari seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan pendidikan ini dilanjutkan dalam Pansus,” kata Jumaga saat memimpin rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kepri, Senin (23/10/2017).

Sebelumnya, fraksi PDIP melihat bahwa Perda Pendidikan ini wajib dimiliki Kepri. Namun, fraksi Banteng meminta agar dalam pembahasannya nanti juga mengatur soal kejelasan para tenaga pendidik juga.

“Selama ini, tenaga pendidik yang masih berstatus honorer statusnya belum jelas. Maka dari itu, perda ini nantinya harus mengatur itu,” kata juru bicara fraksi PDIP Ery Suandi.

Begitu juga dengan Fraksi Golkar. Partai Golkar melihat bahwa peran pemerintah diperlukan dalam dunia pendidikan untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UU Pendidikan kita. “Misalnya soal spiritual agama, budaya Melayu dan hal-hal yang bersifat kedaerah. Maka dari itu, kami sepakat agar hak inisiatif ini dilanjutkan pembahasannya,” kata juru bicara Golkar Thomas Suprapto.

Demikian juga dengan Fraksi Demokrat. Lewat juru bicaranya Afrizal Dachlan, Demokrat meminta agar Perda ini nantinya menjamin pendidikan 12 tahun berjalan di Kepri ini. “Juga pendidikan ini merata, tidak diskriminatif, dan memiliki kualitas pendidikan yang baik,” kata Afrizal Dachlan.

Fraksi Hanura Plus lewat juru bicaranya Rudi Chua menekankan tentang pendidikan yang harus merata hingga pelosok Kepri. Selain itu, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih terarah dan bermanfaat bagi anak-anak kurang mampu.

Fraksi PKS-PPP juga menyatakan sepakat agar pembahasan Perda Inisiatif ini dilanjutkan. Fraksi PKS-PPP juga meminta agar dari 89 pasal nantinya memuat beberapa hal teknis. “Perlu diuraikan kewenangan, standar minimal pendidikan, kurikulum, perijinan lembaga pendidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat,” kata juru bicara PKS-PPP Sarafudin Aluan.

Terakhir, Fraksi Kebangkitan Nasional menitipkan agar akses pelayanan yang merata dan terjangkau dapat diberikan oleh dunia pendidikan di Kepri.  

(hms)


Top