PDS Belum Selesai Di Bangun BP Batam Sudah Menaikkan Tarif Pass Pelabuhan

Dilihat kali

Penumpang Membayar Pass Pelabuhan Di Pelabuhan Domestik Sekupang ( Fhoto : Realitasnews.com)

BATAM, Realitasnews.com  – Terminal pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) saat ini masih sedang direnovasi artinya terminal tersebut sifatnya masih sementara namun BP Batam selaku pemilik dan pengelola pelabuhan Domestik Sekupang telah membuat tarif baru seaport tax atau pass pelabuhan baru, semula hanya Rp 3500,- dinaikkan menjadi Rp 10 ribu.
Kenaikan tarif pas pelabuhan ini diduga tidak memiliki payung hukum, Pembina DPC Pelra, Kepri, Asmadi sangat menyayangkan kenaikan pass pelabuhan Sekupang tersebut.

“Terminal ini sifatnya masih sementara seharusnya BP Batam dan pengelola pelabuhan Sekupang tidak seenak perutnya menaikkan pass pelabuhan tersebut,” kata Asman.

Setiap kebijakan kenaikan tarif pass pelabuhan, kata Asman, seharusnya ada survey dari Kementerian Perhubungan RI yang akan melihat kondisi dari pelabuhan Domestik Sekupang ini.

Menurut Asman kebijakan kenaikan tarif pass pelabuhan Sekupang ini sudah menyalahi aturan.

Asman menghimbau agar DPRD Batam harus menggelar hearing mempertanyakan kepada BP Batam kenapa pass pelabuhan tersebut dianikkan.

“Seharusnya DPRD Batam “jemput bola” jangan menunggu laporan atau keluhan dari masyarakat Batam,” tegasnya

Asman menyebutkan masyarakat sudah sangat resah atas tingginya uang pass pelabuhan di Pelabuhan Sekupang ini.

“Setahu saya setiap namanya kutipan uang dari masyarakat seperti retribusi dan pass pelabuhan ini harus jelas paying hukumnya,” jelas Asman.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) Batam, Denni Setiawan kepada sejumlah awak media pada akhir bulan November 2016 lalu berjanji kenaikan pass pelabuhan akan diberlakukan setelah pelabuhan Domestik Sekupang selesai dibangun.

Namun saat ini walau pelabuhan tersebut belum benar benar selesai di bangun pass pelabuhan sudah dinaikkan dan kenaikan pass pelabuhan tersebut tanpa kajian dan survey dari Kementerian Perhubungan RI. ( IK/lian)
Share