Ads (728x90)

Dilihat 0 kali


BATAM, Realitasnews.com – Kepala BP Batam H Muhammad Rudi.SE mengatakan bahwa operasional BP Batam hingga saat ini salah satu sumbernya adalah PNBP dari Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) ketika di Batam pada bulan Januari 2019 lalu hanya menyampaikan bahwa nanti tanah yang 200 meter bagi orang yang tidak mampu akan dibebaskan UWTO.

“ Saya ulang lagi bapak menteri ATR ketika itu hanya menyampaikan agar tanah yang 200 meter bagi yang tidak mampu akan dibebaskan,  perlu saya ulangi agar tidak keliru lagi yah, karena ini dari pusat maka akan saya selesaikan,” kata Rudi SE, Kamis (23/1/2020) di Ruang Marketing BP Batam.Batam center, Batam

Rudi yang juga Walikota Batam mengatakan selain dari WTO untuk meningkatkan penghasilan BP Batam akan membangun disektor pelabuhan bongkar muat yakni pelabuhan Batu Ampar.

Pembangunan sektor pelabuhan bongkar muat itu, katanya, untuk meningkatkan pendapatan unit usaha BP Batam dengan target satu tahun mencapai Rp 1 triliun,-

Selain dari sektor pelabuhan, katanya, BP Batam akan meningkatkan Bandara Internasional Hang Nadim serta  akan menginventarisasi melalui Deputi III untuk mengutip WTO dilahan yang dikuasai oleh satu orang dengan luas ratusan hektar atau jika WTOnya akan habis dalam waktu 10 tahun ini, BP Batam akan menagih WTO nya agar uang tersebut bisa digunakan untuk operasional dan membayar gaji pegawai BP Batam.

Rudi juga menjelaskan sistem sudah kita bangun dan kebijakan akan dilaksanakan atas perintah Presiden RI.

Mengenai kampung tua, Kepala BP Batam menyebutkan akan menyelesaikannya dengan secepatnya. Beliau menyebutkan sesuai perintah Presiden RI saat berkunjung ke Batam pada bulan Maret 2019 lalu di Temenggung menyampaikan bahwa Kampung Tua bisa diselesaikan dan diberikan sertifikat hak milik.

“ Kampung Tua harus diselesaikan dan diberikan sertifikat hak milik itu kata Presiden Republik Indonesia pak Joko Widodo pada bulan Maret 2019 lalu,” kata Rudi.

Beliau menjelaskan  titik  Kampung Tua di kota Batam ada 37 titik, 3 titik sudah selesai dan bagi kampung tua yang belum ada PL nya yang ada di 34 titik akan diselesaikan.

“ Kata pak Menteri ATR (Agraria dan tata ruang ) yang 3 titik sudah diserahkan dan yang 34 titik lagi beliau minta kita selesaikan,”  kata Rudi.

Ia menyebutkan untuk dapat menyelesaikan yang 37 titik ini perlu waktu yang panjang karena pegawai BP Batam dibagian lahan tidaklah cukup banyak untuk menyelesaikan tugas  kampung tua itu. (Lian)

Post a Comment

Disqus