BIG Harapkan BP Batam Menjadi Stakeholder Kebijakan Satu Peta dan Ikut Satu Simpul Jaringan Geospasial.

Dilihat kali

BATAM. Realitasnews.com – BP Batam sangat mendukung adanya kebijakan satu peta, untuk memperlancar pembangunan Batam supaya lebih mengintegrasi dengan adanya kerjasama sinergitas data geospasial antara pemerintah maupun non pemerintah.
 

“Adanya kebijakan satu peta itu akan mengatasi permasalahan terkait pemanfaatan lahan seperti konflik pembangunan infrastruktur daerah, tumpang tindih lahan, dan mencegah terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang," kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo melalui Anggota II Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam, Yusmar Anggadinata saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama BP Batam dan institusi-institusi pemerintah dan non pemerintah,  di Hotel Haris Batam Centre, Senin (3/12/2018) siang.

Rakor itu dihadiri oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof DR Hasanuddin Zainal Abidin M.Sc. Eng sebagai narasumber dan segenap pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam.  
 

Yusmar menyebutkan BP Batam selalu berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak khususnya BIG dalam rangka mendukung kebijakan satu peta nasional dengan memanfaatkan infrastruktur dipusat teknologi informasi BP Batam.
 

“Untuk meningkatkan pelayanan Geospasial di Batam, BP Batam telah membuat aplikasi layanan Geospasial yakni aplikasi web GIS (Geographical Information system) dan Aplikasi GIS BP Batam berbasis android yang dapat di unduh di play store android,” katanya.

Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof DR Hasanuddin Zainal Abidin M.Sc. Eng, dalam pemaparannya menjelaskan informasi geospasial di kota Batam sangat penting dan diperlukan dalam mendukung pembangunan Batam terkait Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta Transformasi Data Spasial Dasar ke dalam Sistem Referensi Geospasial Nasional dalam rangka Penyelengaraan Informasi Geospasial.
 

Ia menyebutkan untuk membangun sebuah kota dibutuhkan peta dengan skala lebih rinci, untuk rencana detail tata ruangnya juga membutuhkan skala 1 :5.000.

Ia menyebutkan sistem pemerintahan berbasis elektronik salah satu pilarnya adalah kebijakan satu peta, sehingga Pemerintah pusat saat ini mendorong untuk setiap daerah harus memiliki peta berskala besar.
 

Lebih lanjut disebutkannya bahwa Batam saat ini belum memiliki peta berskala besar ia berharap agar BP Batam bisa menjadi stakeholder kebijakan satu peta dan bisa ikut satu simpul jaringan Geospasial.
 

Ia menyebutkan bahwa peta dasar ini sangat penting untuk mendukung pemembangunan Batam ke depannya. (lian).

Share