.jpg)
Dilihat kali
TANJUNGPINANG, Realitasnews.com - Fraksi demokrat mengharapkan agar Pemprov Kepri dapat fokus untuk memamfaatkan seluruh aset daerah. Fraksi ini juga mengharapkan agar penyerapan anggaran pemprov Kepri pendistribusiannya setiap bulan harus diatur agar penyerapan anggarannya dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah.
" Kami mengharapkan agar penyerapan anggaran Pemprov Kepri pendistribusiannya diatur setiap bulannya, supaya penyerapan anggaran dapat membantu perekonomian daerah," kata juru bicara Fraksi Demokrat Wan Norman Edi saat rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri, Senggarang, Tanjungpinang, Kamis (28/6/2018).
Sementara itu, fraksi PKS-PPP melalui juru bicaranya Sarafuddin Aluan. Dalam pandangannya, PKS-PPP meminta agar APBD Kepri hendaknya mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat lebih transparan.
" Kami mengharapkan agar penyerapan anggaran Pemprov Kepri pendistribusiannya diatur setiap bulannya, supaya penyerapan anggaran dapat membantu perekonomian daerah," kata juru bicara Fraksi Demokrat Wan Norman Edi saat rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri, Senggarang, Tanjungpinang, Kamis (28/6/2018).
Sementara itu, fraksi PKS-PPP melalui juru bicaranya Sarafuddin Aluan. Dalam pandangannya, PKS-PPP meminta agar APBD Kepri hendaknya mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat lebih transparan.
Fraksi PKS-PPP mengharapkan agar ke depan APBD Pemprov Kepri merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Kepri sehingga, diakhir masa jabatan Gubernur, Visi dan Misi Gubernur dapat tercapai.
Selain APBD, PKS-PPP juga memberikan catatan kepada Pemprov Kepri untuk memperhatikan rekemondasi BPK. Khusus untuk beasiswa, diharapkan lebih terarah, dan tepat sasarannya.
Terakhir, fraksi DPRD meminta agar Pemprov Kepri memberikan perhatian yang lebih kepada sektor perikanan dan kelauatan. Sebab, hampir tiga tahun pemerintahan Nurdin, alokasi anggaran untuk sektor ini, dinilai minim.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak yang memimpin rapat paripurna itu selanjutnya menjadwalkan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi pada Selasa (3/7/2018) depan.
“Jawaban pemerintah tertulis ini akan disampaikan pada Selasa depan yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017,” pungkasnya.
(Hms/Lian)
Posting Komentar
Facebook Disqus