Gelar Seminar Nasional, Kadin Kepri Harapkan Status Batam Tetap FTZ

Dilihat kali

BATAM, Realitasnews.com -  Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepri menggelar seminar nasional yang dibuka oleh Ketua Umum KADIN, Ir H Eddy Ganefo pada Jumat (16/11/2018) di Aston Batam Hotel and Residence, Kota Batam, Provinsi Kepri.

Dalam membuka Seminar itu, Eddy Ganefo didampingi oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, Air Langga Hartanto, Ketua Kadin Provinsi Kepri, Akhmad Maruf, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang diwakili oleh  Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum, Walikota Batam yang diwakili oleh Mustofa.
 

Ketua Kadin Provinsi Kepri, Akhmad Maruf  dalam sambutannya mengatakan seminar ini digelar dengan mengambil thema “ Kebangkitan Ekonomi Batam – Provinsi Kepri Menuju  Industri Indonesia,”
 

Ia menyebutkan seminar ini digelar diharapkan dapat meningkatkan investasi masuk ke Batam dan akhir-akhir ini investasi yang masuk ke Batam cukup membanggakan.
 

Di tahun 2015 – 2017 lalu, katanya, Batam mengalami titik nadir lantaran pertumbuhan ekonominya 2 % . Hal ini disebabkan disinyalir akibat dari kesalahan Pemerintah Pusat menerpakan kebijakan orang yang salah tidak mengerti situasi Batam.dan akibat dari kesalahan pengelolahan tersebut Batam mengalami sampai titk nadir.
 

“ Syukur alhamdulliah dengan kesempatan jatuh bangunnya organisasi dan menempatkannya orang-orang baru di BP Batam kami bisa bekerjasama dengan Pemko Batam dan BP Batam untuk bersama-sama membangun Batam,” jelasnya.
 

Ia menyebutkan saat ini BP  Batam bersama Pemko Batam sudah mulai menbangun jalan -jalan besar dan kami sungguh bangga dengan Walikota Batam dan BP Batam sudah melakukan promosi-promosi Investasi dan kami cukup bangga berhasil membawa investasi yang masuk.
 

“ Cuma cara masuknya investasi ini, pak Menteri membutuhkan komitmen dalam hal ini pemerintah apa yang di Undang-Undangkan terhadap Batam saat ini,” katanya  
 

Pertumbuhan ekonomi Batam telah mulai tumbuh pertanda bangkitnya perekonomian Batam melalui dunia khususnya Industri. Seiring dilibatkannya investasi Industri kembalinya kepercayaan investasi  terhadap kota Batam
 

Akhir-akhir ini banyak isu yang beredar yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat akan mengubah status Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), jika hal tersebut terjadi maka Batam akan lemah dan ini tidak bisa kita banggakan.
 

Ia menyebutkan investasi yang masuk di Batam 70 % hampir berada di luar kawasan Industri, apabila itu (Batam menjadi KEK) diterapkan kami tidak bisa membayangkan.
 

Ia juga menyebutkan jika status Batam diganti menjadi KEK maka kami sangat prihatin, ini sebagai runtuhnya harga diri bangsa terhadap kepercayaan dunia investasi yang selama ini digaung-gaunkan dan dijanjikan untuk 70 tahun.
 

“Jangan sampai menjadi lonceng kematian perekonomian terhadap provinsi Kepri, kembalinya kondisi Batam dari Bandar Dunia Madani menjadi Dunia Yang Mandani menakutkan karena kehilangan keparcayaan dan kepastiaan Hukum untuk itu atas nama pengusaha dan masyarakat provinsi Kepri menyampaikan permohonan melalui Bapak Mentri Perindustrian dan Perdagangan supaya menghentikan polimek antara KEK dan FTZ supaya kita bisa fokus dan konsentrasi bagaimana memajukan Kepri ini Khususnya Batam,” katanya.
 

Menyikapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto sebagai pembicara dalam seminar nasional itu dalam pemaparannya mengatakan pengusaha tidak perlu resah sebab pemerintah belum memutuskan soal status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam karena masih berproses di Pemerintah Pusat.
 

“Intinya bahwa hukum atau aturan itu akan berlaku jika sudah ditandatangani, jika status KEK belum ditandatangan berarti belum ada kebijakan yang bisa diberlakukan. Jadi investor tak perlu khawatir dan resah,” tegasnya.
 

Ia menyebutkan agar kita tidak mempersulit iklim (usaha) sendiri sehingga menyebabkan investor takut masuk ke Batam.
 

Rencana status KEK Batam, katanya, dirinya tidak ingin menyinggung terlalu jauh.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini industri pengolahan dalam hal ini manufaktur masih menjadi penopang utama perekonomian di Batam, termasuk perdagangan dan jasa, serta konstruksi. Perlahan namun pasti, industri lain juga mulai berkembang pesat di Batam, seperti; industri digital, pariwisata, dan MRO atau industri perawatan pesawat.
 

Sementara itu Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan sangat setuju agar kepastian hukum Batam menjadi sangat penting, jadi soal FTZ atau KEK sudah di jawab oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
 

Namun, katanya, ada kepastian hukum lain yang juga sangat penting yaitu masalah Perijinan, perizinannya apa saja, berapa lama pengurusannya dan bagaimana tata cara pengurusannya. Artinya, dengan kehadiran perizinan secara online saat ini, harusnya bisa memberikan kemudahan bagi investor.
 

Hal senada dikatakan Asisten II Pemprov Kepri Syamsul Bahrum yang menyebutkan pemerintah tentu akan mencari solusi terbaik terkait status Batam. Bahkan sesuai arah kebijakan pemerintah terkait status kawasan untuk luar Pulau Batam, penerapan KEK akan diberlakukan di Pulau Galang, kawasan baru yang bukan merupakan wilayah pemukiman.
 

Ia menyebutkan insentif akan diberikan ke pengusaha, bukan kepada penduduk. Dewan Kawasan juga terus mencari solusi terbaik bagi Batam, mengingat kawasan Batam masuk dalam prioritas pembangunan di Provinsi Kepri. (Lian)

Share