Ketua DPRD Batam Pimpin RDP Bahas Batam Apakah Pantas Ditransformasi Dari FTZ Menjadi KEK

Dilihat kali

BATAM, Realitasnews.com  – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto SH MH memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh  Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan sejumlah pejabat  Pemkot  Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pengusaha di ruang Pimpinan DPRD Kota Batam,  Selasa (22/5/ 2018).

RDP ini digelar untuk membahas status Batam apakah akan tetap berstatus FTZ  atau beralih ke KEK.

Dalam penjelasannya Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajaguguk mengatakan sangat tidak setuju jika status Batam dari Free Trade Zone (FTZ) beralih menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perubahan tersebut dinilai sebagai langkah mundur lantaran sebelum FTZ  seperti saat ini status Batam adalah Special Zone atau Enclave sebuah kawasan yang khusus menyerupai KEK seperti rencana ke depan menjadikan status Batam menjadi KEK.

“ Menurut saya status Batam menjadi KEK tidak tepat lantaran tahun 2004 yang lalu sudah diterapkan sebelum diganti menjadi FTZ.  Hal ini sudah saya sampaikan kepada pak Menko Perekonomian, Darmin Nasution  bahwa KEK tidak tepat. Perjuangan kita dengan FTZ bukan untuk kepentingan tertentu, tetapi untuk kepentingan Batam, agar bisa bersaing," katanya

Jadi Rajagukguk juga menjelaskan bahwa proses transformasi Batam dari FTZ ke KEK sudah berjalan sejak 2016 lalu. Meskipun belum memperlihatkan gerak dari proses transformasi ini, perubahan status Batam dinilai akan membawa pengaruh baik untuk ekonomi Batam.

Hal senada juga disuarakan oleh pengusaha lainnya yang hadir dalam RDP ini, Intinya  pengusaha meminta pemerintah tetap mempertahakan FTZ dengan menambah fasilitas untuk mengimbangi kemajuan dan perubahan dunia internasional.

Para pengusaha  mengakui selama  kurang lebih 11 tahun berjalan status FTZ belum membawa perubahan signifikan pada peningkatan perekonomian di Kota Batam, sebaliknya justru terjadi adalah perlambatan dalam beberapa tahun belakangan.

Di tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Batam berada angka 7,1 persen, berikutnya terus memgalami penurunan, hingga akhirnya pada tahun 2016 hanya mencapai angka pertumbuhan terendah sebesar 2,1 persen. Meskipun pada 2017 mengalami peningkatan menjadi 2,7 persen, namun angka ini dinilai belum membantu.

Sementara itu, Wakil  Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan bahwa sejak FTZ tren   pertumbuhan ekonomi menukik ke bawah. FTZ tidak membawa manfaat sehingga perlu dikaji ulang.

“Kita harus memberi makna memberi daya saing Batam," kata Amsakar Achmad.

(IK/AP)

Share