Ads (728x90)

Dilihat 0 kali


SERGAI, Realitasnews.com  – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Bupati Sergai yang diwakili oleh Wabup Sergai H Darma Wijaya.

Penyerahan penghargaan itu pada acara Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (22/10/2019). 

Penghargaan itu dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) atas keberhasilannya dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 sehingga kabupaten Sergai memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain Kabupaten Sergai, terdapat 16 kabupaten/kota lainnya yang menerima penghargaan seperti Pemprov Sumut, Pemko Gunungsitoli, Pemko Sibolga, Pemko Tebingtinggi, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Padanglawas Utara, Pemkab Samosir, Pamkab Batubara, Pemkab Humbanghasundutan, Pemkab Deliserdang, dan Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab Tapsel. 

Turut hadir dalam acara itu, Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, R Wiwin Istanti, Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut Tiarta Sebayang, para Bupati /Walikota se-Sumut, Kepala BPKA Sergai dan pejabat terkait lainnya dari kabupaten/kota se-Sumut. 

" Saya berharap daerah-daerah yang meraih penghargaan raihan opini WTP bisa mempertahankan capaiannya. Sedangkan untuk daerah yang belum bisa memenuhi bisa mengejar ketertinggalannya," kata Gubernur Edy Rahmayadi 


Gubernur berpendapat, bahwa perlu peningkatan yang secara masif hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumut meraih WTP dari BPK.

“Ini merupakan kewajiban, bila menemukan kesulitan maka ada lembaga yang siap membantu. Di banding tahun lalu, jumlah Pemda yang meraih WTP tahun ini mengalami peningkatan. Bila tahun lalu hanya 14, tahun ini bertambah menjadi 17 Pemda," terangnya. 

Sedangkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut Tiarta Sebayang mengutarakan daerah yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil. Bagi daerah lain yang belum, belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP. Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan esien. 

"Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama," ungkapnya. 

Diwaktu yang sama, Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, R Wiwin Istanti mengatakan WTP bukanlah tujuan akhir, laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya. 

“Hal ini karena, kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi, "ungkapnya. 

Selain Pemda, ada 5 lembaga/instansi di Provinsi Sumut yang mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb sebagai Unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) kategori penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah terbaik periode tahun 2018. 

Kelima lembaga/instansi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumut, Pengadilan Tinggi Medan, BPS Provinsi Sumut dan Kanwil BPN Provinsi Sumut.

Usai menerima penghargaan, Wabup Sergai H Darma Wijaya sangat mengapresiasi digelarnya Rakorda tersebut. 

Menurutnya, Rakorda ini bermanfaat dalam meminimalisir kesalahan dan kekeliruan kita dalam meyajikan laporan keuangan sehingga diharapkan kedepannya dapat menyajikannya lebih baik lagi. 

"Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras kita bersama, oleh karenanya saya mengapresiasi seluruh OPD dan kedepannya sinergitas ini hendaknya dapat kita tingkatkan lagi,” sebut Darma Wijaya.

(Red/Jan)

Post a Comment

Disqus