.jpg)
Dilihat kali
 |
| Bupati Lingga, Muhammad Nizar Saat Menemui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemeterian PPN/ Bappenas Ir.Josaphat Rizal pramana, M. Sc di Kementerian Kemeterian PPN/ Bappenas RI, di Jakarta, Selasa (11/01/2022) (Fhoto : Ist) |
LINGGA, Realitasnews.com - Untuk menyampaikan beberapa usulan kepentingan dari daerah, Bupati Lingga, Muhammad Nizar melakukan kunjungan ke Kemeterian PPN/ Bappenas RI, di Jakarta, Selasa (11/01/2022).
Nizar mengatakan beberapa usulan yang disampaikan ke Bappenas RI, melalui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemeterian PPN/ Bappenas Ir.Josaphat Rizal pramana, M. Sc, salah satunya terkait peningkatan dan pembangunan pelabuhan.
Menurutnya dengan baiknya sarana prasarana pelabuhan serta kuantitas darai pelabuhan di Kabupaten Lingga, tentunya secara tidak langsung akan menumbuhkan peningkatan ekonomi masyarakat.
Baik itu, pelabuhan domestik maupun pelabuhan Roro akan dampak pada peningkatan disektor pariwisata. Apalagi Kabupaten Lingga terbilang cukup lengkap pada pontensi wisatanya, salah satu kebanggaan adalah wisata religi dan budaya melayu.
"untuk tujuan konektifitas wilayah guna peningkatan ekonomi masyarakat. Dan tentunya sebagai konektivitas pendukung dalam peningkatan pariwisata daerah," kata dia.
Selain itu, usulan yang disampaikan juga terkait pengembangan bandara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan tindak lanjut dari program MCC yang pernah diusulkan ke Bappenas RI, beberapa waktu lalu.
Kemudian, usulan dan upaya peningkatan alokasi DAK untuk Kabupaten Lingga pada APBN-P ataupun APBN 2023.
"Tahun 2022 ini, ada penurunan alokasi DAK untuk Kabupaten Lingga terjadi di bidang PU, bidang Kesehatan, dan bidang Pendidikan," jelas dia.
Sementara, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemeterian PPN/ Bappenas Ir.Josaphat Rizal pramana, M. Sc, pada kesempatan itu mengatakan untuk prioritas DAK tahun ini, memang fokus di kawasan Indonesia Timur, sesuai dengan arahan dan kebijakan Presiden RI.
Namun demikian, menurutnya masih ada celah agar hal tersebut dapat didorong. Salah satunya, isu daerah kepulauan, juga dapat menjadi salah satu dasar penguatan perhatian pemerintah pusat.
Baik itu, pada sektor pariwisata yang keliatannya agak menonjol, tentunya usulan Infrastruktur dapat dirancang dengan tujuannya mendukung pengembangan wisata daerah.
"Mudah-mudah kedepannya, jika ada celah dapat kita dorong. Infrastruktur memang perlu mendapat perhatian pusat karena keterbatasan anggaran di daerah," jelas dia.
(JH)Nizar mengatakan beberapa usulan yang disampaikan ke Bappenas RI, melalui Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemeterian PPN/ Bappenas Ir.Josaphat Rizal pramana, M. Sc, salah satunya terkait peningkatan dan pembangunan pelabuhan.
Menurutnya dengan baiknya sarana prasarana pelabuhan serta kuantitas darai pelabuhan di Kabupaten Lingga, tentunya secara tidak langsung akan menumbuhkan peningkatan ekonomi masyarakat.
Baik itu, pelabuhan domestik maupun pelabuhan Roro akan dampak pada peningkatan disektor pariwisata. Apalagi Kabupaten Lingga terbilang cukup lengkap pada pontensi wisatanya, salah satu kebanggaan adalah wisata religi dan budaya melayu.
"untuk tujuan konektifitas wilayah guna peningkatan ekonomi masyarakat. Dan tentunya sebagai konektivitas pendukung dalam peningkatan pariwisata daerah," kata dia.
Selain itu, usulan yang disampaikan juga terkait pengembangan bandara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan tindak lanjut dari program MCC yang pernah diusulkan ke Bappenas RI, beberapa waktu lalu.
Kemudian, usulan dan upaya peningkatan alokasi DAK untuk Kabupaten Lingga pada APBN-P ataupun APBN 2023.
"Tahun 2022 ini, ada penurunan alokasi DAK untuk Kabupaten Lingga terjadi di bidang PU, bidang Kesehatan, dan bidang Pendidikan," jelas dia.
Sementara, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemeterian PPN/ Bappenas Ir.Josaphat Rizal pramana, M. Sc, pada kesempatan itu mengatakan untuk prioritas DAK tahun ini, memang fokus di kawasan Indonesia Timur, sesuai dengan arahan dan kebijakan Presiden RI.
Namun demikian, menurutnya masih ada celah agar hal tersebut dapat didorong. Salah satunya, isu daerah kepulauan, juga dapat menjadi salah satu dasar penguatan perhatian pemerintah pusat.
Baik itu, pada sektor pariwisata yang keliatannya agak menonjol, tentunya usulan Infrastruktur dapat dirancang dengan tujuannya mendukung pengembangan wisata daerah.
"Mudah-mudah kedepannya, jika ada celah dapat kita dorong. Infrastruktur memang perlu mendapat perhatian pusat karena keterbatasan anggaran di daerah," jelas dia.
Posting Komentar
Facebook Disqus