Banggar DPRD Batam Rekomendasikan Tim Anggaran Pemko Batam Agar Lebih Realistis Dalam Memproyeksikan Anggaran

Dilihat kali

BATAM, Realitasnews.com - Badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam merekomondasikan kepada tim anggaran Pemko Batam agar dalam merencanakan proyeksi pendapatan harus lebih realistis, cermat dan akurat sehingga tidak terjadi penurunan Silpa.

Seperti Silpa tahun 2019 menurun dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena menurunnya kinerja pendapatan daerah dimana realisasi pendapatan tahun 2019 hanya sebasar 91,86% dari target APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 atau kurang Rp 223.420.234.651 dari target APBD TA 2019 Kota Batam.

Dengan tidak terpenuhinya target pendapatan berdampak pada banyaknya program atau kegiatan yang gagal dilaksanakan, akibatnya target kinerja tujuan dan sasaran daerah tidak terpenuhi

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin pada rapat paripurna dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) atas pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kota Batam Tahun Anggaran (TA) 2019 sekaligus pengambilan keputusan yang digelar di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam, Jumat (7/8/2020).

Rapat paripurna itu dihadiri 36 orang dari 50 orang anggota DPRD Kota Batam dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto SH didampingi Wakil Ketua I DPRD Batam Muhammad Kamaludin serta dihadiri oleh Walikota Batam, H.M Rudi.SE dan sejumlah kepala OPD, unsur FKPD, Camat, Lurah dan tokoh masyarakat.

Lebih lanjut Kamaluddin memaparkan dengan tidak terpenuhinya target pendapatan daerah berdampak pada banyaknya program atau kegiatan yang gagal dilaksanakan, akibatnya target kinerja tujuan dan sasaran daerah tidak terpenuh.

Ia menyebutkan Pemko Batam dituntut agar pengelolahan keuangan daerah dilakukan secara baik dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dimana pegelolahan keuangan derah yang baik adalah kemampuan bagimana mengawasi dan mengendalikan kebijakan keuangan secara ekonomis efesien transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut dikatakannya berdasarkan laporan realisasi anggaran APBD kota Batam tahun 2019 bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Batam Tahun 2019 kurang dari target yakni sebesar Rp 223.420.234.650 atau terealisasinya sebasar 9,86% dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2019 sebesar Rp 2.522.890.250.865,-

Sementara realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp 258.801.094.989,-  atau terealisai sebesar 9,73% dari APBD Perubahan TA 2019 sebesar Rp 2.531.917.988.613,-  sehingga terjadi pergeseran devisit anggaran daerah di tahun 2019.

Yanga mana pada APBD TA 2019 setelah perubahan diproyeksi defisit sebesar Rp 44.408.592.806 pada realisasinya berkurang yang tinggal hanya sebesar Rp 9.027.731.748.

Lebih lanjut Kamaluddin mengatakan mengingat menurunnya kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid 19 yang belum ditemukan obatnya, agar tidak semakin para mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial kota Batam maka direkomondasikan agar Silpa tahun yang berjalan yang bebas digunakan di APBD Perubahan 2020, atau silpa yang tidak terikat dalam dokumen cek LKPD  2019 agar dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19 serta pemulihan ekonomi masyarakat agar tidak terlalu banyak mengurangi belanja kegiatan yang strategis pada program prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

Hal itu dilakukan mengingat tahun 2020-2021 merupakan tahapan pemantapan dan percepatan perwujudan, visi dan misi daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 -2021

Dari informasi neraca daerah per 31 Des 2019 di ketahui total aset pemerintah kota Batam per 31 Des 2019 sebesar Rp 6.110.123.116. 410 ,95 sen atau meningkat sebesar Rp 1,8 triliun,  tumbuh sebesar 41,94 % dibandingkan nilai aset tahun 2018, dimana hasil tahun 2018 sebesar Rp 4.304 642.843.783, dan tumbuh sebesar 8,36 % bila dibandingkan pada posisi per 31 Des 2017, dimana nilai aset sebesar Rp 3.972.401.379.69 artinya bila dibanding tahun 2018 belanja tahun 2019 sangat progresip sehingga terjadi pertumbuhan aset dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Kas dan Setara Kas 

Saldo kas dan setara kas adalah merupakan uang tunai dari saldo di bank yang bisa digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan Pemko Batam.

Berdasarkan laporan yang diterima DPRD Kota Batam, jumlah kas per tanggal 31 Desember 2019 jumlah kas daerah sebesar Rp 30,422 miliar,- lebih . Saldo kas per tanggal 31 Desember 2019 itu terdiri dari : kas di kas daerah, kas di bendahara DPRD Batam, kas di bendahara pengeluaran SKPD, kas di bendahara penerima SKPD Batam, kas lainnya atau dana bos sebesar Rp 35,402 miliar,- lebih.

Laporan kas daerah itu berbeda dengan kas sifat berjalan 2019 yang dilaporkan Pemko Batam sebesar  Rp 35,380 miliar,- lebih,  ternyata saldo kas daerah yang dilaporkan sebesar Rp 35,402.672 miliar,-  sehingga ada selisih kas dari yang dilaporkan sebesarRp  22,124 miliar,- lebih  

Atas perbedaan ini perlu dijelaskan, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (BPKAD) kota Batam mengatakan selisih kas itu merupakan dana kas Jamkesmas yang akan dikembalikan ke kas negara pada RS Embung Fatimah Batam. 

Hal ini merugikan potensi kehilangan kas daerah karena kehilangan bunga uang di bank yang lebih besar.

Setelah menyampaikan seluruh catatan tersebut, Kamaluddin menyebutkan bahwa DPRD Kota Batam menyetujui agar RPP APBD Kota Batam TA 2019 dapat disetujui menjadi Perda dengan catatan berbagai akomodasi yang diberikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ranperda dimaksud.

Setelah RPP APBD Kota Batam 2019 disetujui menjadi Perda, Walikota Batam, Muhammad Rudi dan Pimpinan DPRD Batam menandatangani keputusan bersama tersebut. (Lian)

Share