Gubernur Ansar Apresiasi Perhatiaan Pemerintah Pusat Terhadap Kepri
BATAM, Realitrasnews.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad
menyampaikan apresiasi cukup besar kepada pemerintah pusat yang telah
memberikan perhatian ekstra kepada Kepulauan Riau sejauh ini. Perhatian yang
diberikan tidak hanya dibidang
pembangunan infrastruktur, namun juga bidang pengembangan kelautan, perikanan
hingga pariwisata.
Hal ini disampaikan Gubernur
Ansar disela acara welcome dinner bersama kepala Bappenas RI beserta rombongan
di Doulos Phos Hotel, Lagoi, Bintan, Selasa (4/10).
"Alhamdulillah kali ini
Kepri dikunjungi oleh Kepala Bappenas
RI. Tentu saja kehadiran bapak Menteri ini membawa berkah dan berdampak baik
bagi masyarakat Kepri. Sebagai daerah kepulauan sudah seharusnya Pemerintah
ikut andil dalam merumuskan strategi kelautan, perikanan dan pariwisata di
Kepri. Kita cukup mengapresiasi ini," kata Gubernur Ansar.
Untuk diwilayah Kepri, rombongan
Kepala Bappenas telah berkunjung ke Kota Batam dan Kabupaten Lingga.
Kementerian PPN/Bappenas menemui pemerintah daerah dan membahas implementasi
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam peninjauan ke Pangkalan
Bakamla-Setokok dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(PSDKP) Batam, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik
Hanafi memaparkan pentingnya pengembangan hilirisasi industri berbasis
komoditas unggulan sesuai Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 (Wilayah Sumatera).
“Strategi Pembangunan Kelautan
dan Perikanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Riau 2021-2026
adalah optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan
lingkungan,” ujar Sesmen Taufik di Batam, Selasa (4/10).
Tujuan tersebut dilaksanakan
dengan empat strategi. Pertama, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.
Kedua, pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan dan perikanan,
serta akses pasar orientasi ekspor. Ketiga, penguatan kapasitas nelayan terkait
penguasaan teknologi perikanan dan kelautan. Keempat, peningkatan tata laksana
konsesi tata ruang laut untuk migas dan perkapalan.
Sejumlah tantangan bagi sektor
kelautan dan perikanan Kepulauan Riau, di antaranya illegal, unregulated, and
unreported fishing, penyelundupan benih lobster, stagnasi pengembangan sektor
perikanan, hingga belum optimalnya daya saing produk perikanan.
Untuk itu, dibutuhkan kerja sama
antar lembaga vertikal dan horizontal dalam optimalisasi perikanan dan
kelautan, pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan,
dukungan kebijakan terkait pembangunan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil
dan wilayah perbatasan, sumber daya kelautan dan perikanan yang andal dan
kompeten, optimalisasi pasar perikanan baik dalam negeri maupun ekspor,
dukungan investasi pelaku usaha, dan penguatan pengawasan sumber daya
perikanan.
“Ternyata, tantangan yang
dihadapi tidak hanya infrastruktur, SDM, serta kekuatan koperasi. Isu yang
tidak kalah penting mengenai batas wilayah karena ada perbedaan interpretasi
antara kita dengan negara tetangga. Ini akan membatasi ruang gerak aparat kita
pada saat melakukan penanganan,” ungkap Sesmen Taufik.
Di wilayah zona barat,
peningkatan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) difokuskan untuk memperbaiki
kemampuan operasi pengamanan, sistem peringatan dini, serta patroli. Terkait
personel, menyediakan rumah dinas bagi petugas Bakamla, juga personel Pangkalan
Armada Keamanan Laut Barat di Pulau Setokok, juga menjadi perhatian khusus,
dengan kebutuhan alokasi dana senilai Rp 570,6 miliar untuk pembangunan
Pangkalan Setokok Batam seluas 17 hektare yang akan dimulai pada 2023.
Selain itu, mengingat operasi
keamanan laut masih menggunakan dermaga umum, akan dibangun dermaga khusus
untuk mendorong peningkatan kinerja. Di 2022, PSDKP Batam berhasil menangkap
lima belas kapal ikan, dua di antaranya merupakan kapal asing dari Vietnam.
Teranyar, operasi penggagalan benih bening lobster berhasil dilaksanakan pada
28 Agustus 2022.
“Kunjungan kerja Kementerian
PPN/Bappenas sekaligus untuk memahami dinamika dan fakta lapangan, permasalahan
yang ada, dan memahami usulan-usulan yang disampaikan daerah, dalam hal ini
untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang banyak sekali
komponen-komponennya,” tutur Sesmen Taufik.
Terkait transformasi ekonomi,
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti
mengunjungi Kabupaten Lingga dengan karakteristik perekonomian berbasis sumber
daya alam yang rentan mengalami pertumbuhan ekonomi fluktuatif.
“Kita jawab bersama-sama,
bagaimana (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Lingga suatu saat bisa tumbuh di atas
rata-rata nasional. Kita harus hadir bersama-sama, menciptakan sumber-sumber
ekonomi baru yang bisa meningkatkan nilai tambah dari aktivitas perekonomian yang
ada,” ungkap Deputi Amalia.
Salah satu kontributor potensial
adalah sektor pariwisata berbasis sejarah, budaya, dan ziarah yang akan menjadi
jangkar untuk keterkaitan backward linkage dan forward linkage, mengangkat
sektor-sektor lain di Kabupaten Lingga. Telah ada sejak abad ke-16, Kabupaten
Lingga sebelumnya merupakan pusat Negara Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga,
memiliki kesenian seperti seni ukir, tenun, dan kerajinan tembaga, pada masa
keemasannya. Menjadi kabupaten pada 2003, Lingga kini memiliki berbagai lokasi
wisata seperti Makam Sultan Mahmud Riayatsyah, Makam Bukit Cengkeh, Makam
Merah, Museum Linggam Cahaya, serta Istana Damnah.
“Kita menata ulang ekonomi
Lingga, bagaimana kemudian kita posisikan Lingga, harus kita naikkan
derajatnya, bersama-sama dengan Batam atau Bintan, karena potensinya luar
biasa,” pungkas Deputi Amalia.(*)
(Diskom Kepri)
Posting Komentar
Facebook Disqus