Rapat Paripurna, Amsakar Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Batam Terhadap Perubahan APBD 2025

Dilihat kali

Walikota Amsakar sampaikan Jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Batam TA 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (2/7) (Ist/PN)

BATAM, Realitasnews.com – Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan memimpin rapat paripurna dengan agenda jawaban Walikota Batam atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran (TA) 2025, pada Rabu (2/7/2025) sore di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam.

Walikota Batam, Amsakar Achmad menghadiri secara langsung rapat paripurna ini, bersama Anggota DPRD Batam, unsur Forkopimda Batam, camat, lurah dan tokoh masyarakat.

Dalam pemaparannya Walikota Amsakar mengatakan bahwa Pemko Batam akan menerapkan seluruh masukan DPRD Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Perubahan APBD TA 2025. 

Selain itu, Pemko Batam juga akan menerapkan digitalisasi dalam manegemen keuangan baik dari sisi belanja dan pendapatan, dari pemungutan pajak dan retribusi peningkatan pengawasan serta menghindari pungutan yang memberatkan pelaku UMKM.

Selanjutnya Walikota Amsakar mengatakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, Pemko Batam akan menaikkan belanja operasi sebesar 6,61 %,  hal ini disebabkan adanya penambahan belanja pegawai untuk CPNS dan PPPK yang baru. Kemudian operasional kebersihan belanja kesehatan, belanja subsidi, hibah dan bansos yang dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Terkait penyaluran dana transfer pusat dan transfer daerah agar tepat waktu, Amsakar menjelaskan bahwa Pemko Batam akan berupa menyampaikan laporan rencana penggunaan anggaran belanja dan laporan realisasi bulanan.

Terkait kenaikan belanja modal sebesar 25,70 % yang dipertanyakan salah satu fraksi DPRD Batam, Amsakar menjelaskan bahwa kenaikan itu disebabkan pembelian peralatan dan mesin untuk penanganan sampah antara lain insenerator, kendaraan pengangkut sampah.

Kemudian untuk belanja modal gedung dan bangunan seperti : pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Serta untuk belanja modal jalan dan jaringan dan irigasi, antara lain peningkatan jalan penanganan banjir.

Lalu belanja modal aset tetap lainnya antara lain : belanja bantuan operasional satuan pendidikan untuk pembelian buku.
 
Pemko Batam, lanjutnya, sepakat atas saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Batam agar terus meningakatkan PAD melalui penerapan digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, penambahan personel pemungutan retribusi sampah, dan kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak swasta.

Lalu, kata dia, meningkatkan kwalitas belanja daerah melalui program prioritas secara efektif, efisien dan tepat sasaran yang bersentuhan langsung pada masyarakat, antara lain untuk pemberian subsidi sembako, subsidi bunga pinjaman UMKM,  pemberian bantuan sosial bagi lansia, perlindungan sosial pekerja rentan, pelayanan pendidikan, kesehatan peningkatan jalan penanganan banjir penguatan pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan pekerjaan, ketahanan pangan pemberian bantuan pupuk dan peralatan pertanian.

Pemko Batam juga sepakat atas masukan dari DPRD Batam untuk mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 17,31 Miliar, untuk mengantisipasi terjadinya bencana atau keadaan darurat lainnya. Serta mengalokasikan penguatan tata kelola APBD dan peningkatan pengawasan internal melalui inspektorat daerah, evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga upaya rasionalisasi belanja agar lebih efisien dan tidak membebani APBD.

Selain itu, lanjutnya, Pemko Batam sepakat atas saran DPRD Batam agar belanja daerah difokuskan pada program prioritas seperti subsidi sembako dan subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM, pemberian bantuan sosial bagi lansia, perlindungan sosial bagi pekerja rentan, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan dan drainase.

Amsakar berharap pembahasan lanjutan dapat berjalan lancar sehingga program-program pembangunan prioritas dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam.

“Semua pandangan dan masukan fraksi menjadi catatan penting bagi kami untuk penyempurnaan dan pelaksanaan Perubahan APBD 2025 agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tutup Amsakar. (PN)

 

 

Share