![]() |
Walikota Amsakar sampaikan Jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Batam TA 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (2/7) (Ist/PN) |
BATAM, Realitasnews.com
– Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan memimpin rapat
paripurna dengan agenda jawaban Walikota Batam atas pandangan umum
seluruh fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Batam Tahun Anggaran (TA) 2025, pada Rabu (2/7/2025) sore di Ruang
Sidang Utama DPRD Kota Batam.
Walikota Batam, Amsakar Achmad
menghadiri secara langsung rapat paripurna ini, bersama Anggota DPRD
Batam, unsur Forkopimda Batam, camat, lurah dan tokoh masyarakat.
Dalam
pemaparannya Walikota Amsakar mengatakan bahwa Pemko Batam akan
menerapkan seluruh masukan DPRD Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah (PAD) pada Perubahan APBD TA 2025.
Selain itu,
Pemko Batam juga akan menerapkan digitalisasi dalam manegemen keuangan
baik dari sisi belanja dan pendapatan, dari pemungutan pajak dan
retribusi peningkatan pengawasan serta menghindari pungutan yang
memberatkan pelaku UMKM.
Selanjutnya Walikota Amsakar mengatakan
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, Pemko Batam akan menaikkan
belanja operasi sebesar 6,61 %, hal ini disebabkan adanya penambahan
belanja pegawai untuk CPNS dan PPPK yang baru. Kemudian operasional
kebersihan belanja kesehatan, belanja subsidi, hibah dan bansos yang
dianggarkan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan dan
perundang-undangan.
Terkait penyaluran dana transfer pusat dan
transfer daerah agar tepat waktu, Amsakar menjelaskan bahwa Pemko Batam
akan berupa menyampaikan laporan rencana penggunaan anggaran belanja dan
laporan realisasi bulanan.
Terkait kenaikan belanja modal
sebesar 25,70 % yang dipertanyakan salah satu fraksi DPRD Batam, Amsakar
menjelaskan bahwa kenaikan itu disebabkan pembelian peralatan dan mesin
untuk penanganan sampah antara lain insenerator, kendaraan pengangkut
sampah.
Kemudian untuk belanja modal gedung dan bangunan seperti :
pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Serta untuk belanja modal
jalan dan jaringan dan irigasi, antara lain peningkatan jalan penanganan
banjir.
Lalu belanja modal aset tetap lainnya antara lain : belanja bantuan operasional satuan pendidikan untuk pembelian buku.
Pemko
Batam, lanjutnya, sepakat atas saran yang disampaikan fraksi-fraksi
DPRD Batam agar terus meningakatkan PAD melalui penerapan digitalisasi
pemungutan pajak dan retribusi, penambahan personel pemungutan retribusi
sampah, dan kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak swasta.
Lalu,
kata dia, meningkatkan kwalitas belanja daerah melalui program
prioritas secara efektif, efisien dan tepat sasaran yang bersentuhan
langsung pada masyarakat, antara lain untuk pemberian subsidi sembako,
subsidi bunga pinjaman UMKM, pemberian bantuan sosial bagi lansia,
perlindungan sosial pekerja rentan, pelayanan pendidikan, kesehatan
peningkatan jalan penanganan banjir penguatan pelayanan administrasi
kependudukan, peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan
pekerjaan, ketahanan pangan pemberian bantuan pupuk dan peralatan
pertanian.
Pemko Batam juga sepakat atas masukan dari DPRD Batam
untuk mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 17,31
Miliar, untuk mengantisipasi terjadinya bencana atau keadaan darurat
lainnya. Serta mengalokasikan penguatan tata kelola APBD dan peningkatan
pengawasan internal melalui inspektorat daerah, evaluasi kinerja Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga upaya rasionalisasi belanja agar lebih
efisien dan tidak membebani APBD.
Selain itu, lanjutnya, Pemko
Batam sepakat atas saran DPRD Batam agar belanja daerah difokuskan pada
program prioritas seperti subsidi sembako dan subsidi bunga pinjaman
bagi pelaku UMKM, pemberian bantuan sosial bagi lansia, perlindungan
sosial bagi pekerja rentan, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan dan drainase.
Amsakar
berharap pembahasan lanjutan dapat berjalan lancar sehingga
program-program pembangunan prioritas dapat segera dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat Batam.
“Semua pandangan dan masukan fraksi
menjadi catatan penting bagi kami untuk penyempurnaan dan pelaksanaan
Perubahan APBD 2025 agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat
sasaran,” tutup Amsakar. (PN)
Posting Komentar
Facebook Disqus