Tim Kemenkumham Kepri Menetapkan Empat Desa Di Lingga Masuk Nominasi Sebagai Desa Sadar Hukum

Dilihat kali

Pejabat Kemenhumham Kepri (Fhoto : Istimewa)

LINGGA, Realitasnews.com  – Tim Kementerian Hukum dan HAM provinsi Kepri menetapkan empat desa di kabupaten Lingga masuk nominasi sebagai Desa Sadar Hukum lantaran di empat desa tersebut hanya sedikit terjadi pelanggaran hukum.

“ Kanwil Kemenkumham provinsi Kepri akan mengajukannya ke Gubernur Kepri dan Menteri agar ke empat desa itu diresmikan menjadi Desa Sadar Hukum,” kata Azuar Pejabat Senior Kanwil Kemenkumham Kepri, saat di Dabo Singkep, Lingga, Kepri belum lama ini.

Desa Sadar Hukum itu, katanya, bukan untuk pencitraan tetapi lebih dari keinginan warga untuk menjadikan desa atau kelurahan mereka menjadi desa atau kelurahan sadar hukum.

Ia mengatakan ke empat desa dan kelurahan sadar hukum tersebut yaitu : Kelurahan Pancur, Desa Bukit Harapan, Desa Resun dan Desa Sungai buluh. Kegiatan evaluasi dilaksanakan di Dabosingkep, Kepulauan Riau dengan melibatkan sejumlah aparat hukum dari kepolisian dan kejaksaan sebagai pembicara, dengan peserta dari perangkat kelurahan dan desa yang masuk dalam nominasi Desa Sadar Hukum. 

    

Keempat desa itu, katanya, sudah ada SK Bupati, dan ada SK Gubernur. Desa dan kelurahan akan ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum apabila memiliki beberapa kriteria antara lain, patuh membayar PBB minimal 90 persen, nihil penggunaan narkoba, tidak ada pernikahan di bawah umur, dan tingkat kriminalitasnya rendah bahkan nihil.

    

Ia menyebutkan pernikahan di bawah umur itu maksudnya perempuan di bawah 17 tahun, dan laki-laki di bawah 18 tahun dan Desa sadar hukum angka perceraian di desa tersebut juga harus sedikit.

    

Azuar menambahkan kondisi lingkungan hidup juga menjadi aspek penting dalam evaluasi Desa sadar hukum. Setelah masuk semua kriteria tersebut, baru dapat diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati, yang kemudian diverifikasi sebelum terbit SK Gubernur. 

    

"Setelah SK Bupati dan Gubernur tersebut, Desa Sadar Hukum ini akan di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan akan mendapatkan penghargaan yang dinamakan dengan penghargaan Anubhawa Sasana Desa," katanya.

    

(Ant)

Share